Warga Bekasi Timur Sampaikan Aspirasi soal BPJS, UMKM, dan Infrastruktur dalam Reses Anggota DPRD
Diskusi Bekasi — Sejumlah warga di Kecamatan Bekasi Timur antusias menghadiri kegiatan Reses III Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kegiatan yang berlangsung di Majelis Taklim Binaul Ummah, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai keluhan serta usulan pembangunan di wilayahnya.
Warga Keluhkan Tunggakan BPJS Mandiri
Salah satu isu utama yang mencuat dalam reses kali ini adalah kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Sejumlah warga mengaku menunggak pembayaran akibat keterbatasan ekonomi dan berharap agar mereka dapat dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
“Sebagian aspirasi disampaikan terkait adanya permintaan dari peserta BPJS mandiri yang berminat beralih ke PBI atau dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Bambang Purwanto saat diwawancarai usai kegiatan, Kamis (13/11/2025).
Menanggapi hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar tetap akan diberikan secara gratis di Puskesmas maupun RSUD Kota Bekasi, meskipun status kepesertaan BPJS Mandiri warga sedang tidak aktif.
“Kalau BPJS Mandiri tidak aktif, saya memastikan pelayanan di Puskesmas dan RSUD tetap dilayani gratis. Harapannya, data warga yang memiliki tunggakan nanti bisa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1–5 agar dapat diakomodasi menjadi peserta BPJS PBI,” jelasnya.
Aspirasi UMKM dan Infrastruktur Juga Disuarakan
Selain isu kesehatan, Bambang juga menerima beragam aspirasi lain dari masyarakat, termasuk permintaan dukungan promosi dan pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Bekasi Timur. Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan sulitnya akses modal dan kurangnya kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal.
Beberapa warga juga menyoroti persoalan infrastruktur lingkungan seperti jalan lingkungan dan drainase yang belum diperbaiki, meskipun anggaran tahun 2025 hampir habis terserap. Mereka berharap agar aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota pada tahun mendatang.
“Terkait aspirasi UMKM dan perbaikan infrastruktur lingkungan, semua akan kami inventarisir dan teruskan kepada dinas terkait. Kami di DPRD akan memastikan agar program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah tetap berjalan berkeadilan,” tambah Bambang.
DPRD Dorong Sinergi dengan Pemerintah Kota
Bambang juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk menyerap suara rakyat secara langsung di lapangan.
“Reses adalah kewajiban moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat. Dari sinilah kami bisa mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan warga, untuk kemudian kami perjuangkan melalui kebijakan anggaran maupun rekomendasi DPRD,” ungkapnya.
Kegiatan reses tersebut diakhiri dengan dialog terbuka antara warga dan Bambang Purwanto. Beberapa peserta menyampaikan apresiasi karena kegiatan seperti ini dinilai efektif menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.
Dengan adanya kegiatan reses semacam ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat — mulai dari layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur — dapat diakomodasi dalam program kerja Pemerintah Kota Bekasi tahun mendatang.
