Halte Modern di Kota Bekasi Terbengkalai: Fasilitas Rp1,6 Miliar Kini Tak Terawat, Wali Kota Imbau Warga Ikut Menjaga
Diskusi Bekasi – Sejumlah halte bus berkonsep modern milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini tampak tak terawat dan mulai rusak, meskipun proyek pembangunannya menelan anggaran hingga Rp1,6 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2024.
Pantauan langsung tim Bekasi.PojokSatu.id di beberapa titik menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di antaranya, halte di Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, dan Kawasan Bekasi Cyber Park (BCP) terlihat dengan bangku duduk yang hilang, atap yang mulai berkarat, serta dinding kaca yang pecah di beberapa sisi. Tak hanya itu, sebagian halte juga beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL), tempat berteduh pengemudi ojek daring, bahkan menjadi tempat merokok dan nongkrong pada malam hari.
Kondisi tersebut jauh dari citra awal proyek yang digadang-gadang sebagai “Smart Shelter” — halte dengan desain modern, pencahayaan otomatis, serta fasilitas digital seperti layar informasi rute bus dan jadwal keberangkatan.
“Awalnya halte ini bagus sekali, bersih, dan ada layar digitalnya. Tapi sekarang layar mati, bangku hilang, bahkan kadang jadi tempat jualan minuman,” ujar Aminah (47), warga Kelurahan Margahayu yang setiap hari melintas di Jalan Ahmad Yani, Senin (20/10/2025).
Kritik dari masyarakat terus mengalir di media sosial, terutama di platform X (Twitter) dan Instagram. Banyak warganet yang mengunggah foto-foto halte rusak dengan tagar #HalteBekasiTerbengkalai. Beberapa dari mereka menilai bahwa proyek tersebut gagal dalam aspek pemeliharaan, meski pembangunannya sempat menuai apresiasi karena dianggap meningkatkan citra kota.
Wali Kota Bekasi: “Fasilitas Publik Tanggung Jawab Bersama”
Menanggapi laporan dan keluhan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono angkat bicara. Ia mengakui bahwa beberapa halte memang mengalami kerusakan dan perubahan fungsi, namun menegaskan pentingnya peran serta warga dalam menjaga fasilitas publik.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga halte agar tetap dalam kondisi prima, karena fasilitas ini masih sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Tri dalam keterangannya di Balai Kota Bekasi, Senin (20/10/2025).
Tri juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan halte modern itu merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Bappeda, serta beberapa kontraktor lokal. Program tersebut awalnya diluncurkan pada akhir tahun 2023 dengan tujuan mendukung transit-oriented development (TOD) di sekitar kawasan transportasi publik seperti Trans Patriot, angkot, dan jalur pedestrian baru.
Namun, menurutnya, tantangan utama bukan pada konstruksi, melainkan pada aspek perawatan dan kesadaran masyarakat. Banyak warga menggunakan halte tidak sesuai fungsinya, sementara sebagian lainnya merusak fasilitas untuk kepentingan pribadi.
“Kita membangun dengan biaya besar, tapi kalau kesadaran masyarakat rendah, sulit untuk mempertahankan kondisi yang baik. Ada halte yang dicorat-coret, tempat duduk dicongkel, dan bahkan jadi tempat berdagang,” tegas Tri.
Dinas Perhubungan Bekasi Siapkan Evaluasi dan Pemeliharaan
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yudianto, S.STP, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan survei lapangan di sedikitnya 12 halte yang kondisinya menurun. Ia mengatakan Dishub tengah menyiapkan program pemeliharaan yang mencakup pembersihan rutin, pengecatan ulang, serta perbaikan sistem penerangan dan CCTV.
“Kami akan bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menertibkan pedagang yang menggunakan halte sebagai tempat usaha. Kami juga mendorong masyarakat agar melapor bila menemukan fasilitas rusak,” ujar Yudianto.
Selain itu, Dishub akan memanfaatkan teknologi pelaporan digital melalui aplikasi Lapor Bekasi agar masyarakat dapat mengunggah foto kondisi halte yang rusak. Laporan tersebut akan langsung masuk ke sistem pengaduan Pemkot untuk ditindaklanjuti.
Warga Harapkan Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Imbauan
Meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan, sebagian warga menilai perlu adanya tindakan tegas agar fasilitas publik tidak terus dirusak atau disalahgunakan.
“Kalau cuma imbauan, nanti rusak lagi. Harus ada patroli rutin atau penjaga di halte utama supaya orang nggak seenaknya,” kata Suryadi (28), pegawai swasta yang sering menunggu bus Trans Patriot di halte BCP.
Menurut pengamat tata kota dari Universitas Gunadarma, Ir. Bambang Haryono, MURP, kasus seperti ini menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur perkotaan di Indonesia sering tidak disertai rencana pemeliharaan jangka panjang.
“Pembangunan fisiknya cepat, tapi anggaran operasional dan perawatan sering diabaikan. Hasilnya, proyek baru berumur setahun sudah rusak,” jelas Bambang.
