Bekasi- Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami permintaan bantuan dari Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto, terkait pembangunan dua flyover dan dua rumah susun (rusun) di wilayah Kota Bekasi. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan antara kedua pemimpin daerah pada Selasa (8/7) lalu, yang juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim untuk memperkuat kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.
Pembangunan Flyover untuk Akselerasi Pengelolaan Sampah
Salah satu poin utama dalam permintaan Wali Kota Bekasi adalah pembangunan dua flyover di kawasan Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang. Flyover ini dinilai penting untuk memperlancar mobilisasi truk pengangkut sampah dari Jakarta menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Tri Ardhianto menjelaskan bahwa kerja sama antara Bekasi dan Jakarta dalam pengelolaan sampah telah berlangsung lama.
“Termasuk tadi, ada kesediaan dari Pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian membangun dua flyover tambahan. Sehingga akan lebih lancar, lebih cepat lagi sampah ini sampai ke Bantargebang sehingga tidak membawa dampak kesehatan bagi warga masyarakat Bekasi,” ujar Tri.
Rusun di Stasiun Bekasi & Cakung untuk Atasi Kepadatan Penduduk
Pembangunan rusun ini bertujuan untuk menampung kepadatan penduduk, terutama pekerja komuter (harian) yang sering melakukan mobilitas antara Jakarta dan Bekasi.
Rusun dekat stasiun dinilai strategis karena dapat mendukung program Transit-Oriented Development (TOD), di mana masyarakat dapat tinggal di dekat pusat transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Jika terealisasi, proyek ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah hunian dan transportasi di wilayah penyangga Jakarta.
Tim Gabungan Dibentuk untuk Tindak Lanjuti Kerja Sama
Pramono menyebutkan bahwa telah dibentuk tiga tim kerja untuk menindaklanjuti berbagai permintaan dari Pemkot Bekasi, meliputi:
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Bantah SMPN Bantargebang Tolak Calon Siswa karena Status Anak Pemulung
-
Penyediaan air bersih melalui koordinasi dengan PAM Jaya.
-
Pembangunan flyover dan bantuan ambulans/damkar.
-
Pembahasan kontrak TPST Bantargebang yang akan berakhir pada 2026.
Meski rencana ini mendapat respons positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti:
-
Pembiayaan proyek: Apakah akan menggunakan APBD DKI atau melalui skema kerja sama lainnya.
-
Koordinasi lintas wilayah: Karena melibatkan dua pemerintah daerah, perlu kejelasan regulasi dan pembagian tanggung jawab.
-
Dampak lingkungan & sosial: Pembangunan flyover dan rusun harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (Amdal) serta kesejahteraan warga sekitar.
Jawabannya akan menentukan masa lalu lintas dan hunian di Bekasi dalam beberapa tahun ke depan.
