Bupati Bekasi Tegaskan Komitmen Mengawal Aspirasi Buruh dan Jaga Kondusivitas Daerah
Diskusi Bekasi – Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal tuntutan serta aspirasi buruh secara serius, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan saat Bupati menemui langsung massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman depan Gedung Bupati Bekasi, kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (14/11/2025).
“Semua agenda yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan buruh sudah kami dengarkan dan kami tanggapi. Seluruh tuntutan baik dari aliansi BBM maupun aliansi Perak akan kami kawal bersama-sama sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Ade Kuswara kepada wartawan di Cikarang.
Bupati Ade menekankan bahwa keberhasilan penyampaian aspirasi buruh harus selaras dengan kondusivitas daerah. Menurutnya, situasi aman dan kondusif akan menjaga kesejahteraan buruh sekaligus mendukung keberlangsungan iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Hal ini dinilai penting agar investor tetap tertarik menanamkan modal, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kabupaten Bekasi harus tetap kondusif dan aman agar investasi terus masuk. Apa yang menjadi harapan saudara-saudara buruh adalah juga kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Dengan sinergi antara pemerintah dan buruh, kami optimistis kesejahteraan pekerja dan perkembangan ekonomi daerah bisa berjalan seiring,” tambahnya.
Dukungan Legislatif terhadap Aspirasi Buruh
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Surohman, menyatakan dukungan penuh atas perjuangan buruh dan memastikan legislatif akan terus mengawal aspirasi tersebut.
“Kami bersama rekan-rekan Komisi IV telah menyampaikan aspirasi buruh dalam berbagai rapat, termasuk membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2026. Prosesnya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sehingga hak-hak buruh terlindungi secara sah,” ujar Surohman.
Surohman juga menekankan bahwa DPRD berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan buruh, memastikan komunikasi dua arah tetap terjaga, dan semua keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan buruh sekaligus menjaga iklim investasi.
Aksi Buruh Berlangsung Damai
Aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan buruh dari berbagai aliansi berlangsung tertib dan damai. Massa menuntut kejelasan terkait upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Petugas kepolisian, satpol PP, dan aparat keamanan lainnya dikerahkan untuk menjaga ketertiban, namun tidak terjadi insiden atau gangguan berarti selama aksi berlangsung.
Para buruh menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi, dialog terbuka dengan pejabat pemerintah, dan penyerahan surat tuntutan resmi kepada Bupati. Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti setiap poin tuntutan dalam mekanisme yang berlaku, termasuk melalui rapat koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stakeholder terkait.
Harapan Buruh dan Masyarakat
Sejumlah perwakilan buruh mengapresiasi kesediaan Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menerima aspirasi secara langsung. Mereka berharap dialog terbuka seperti ini bisa menjadi budaya rutin, sehingga hak-hak buruh terpenuhi tanpa menimbulkan konflik sosial atau gangguan aktivitas masyarakat lainnya.
Selain itu, masyarakat umum juga menaruh harapan agar keseimbangan antara kepentingan buruh dan investasi tetap terjaga. Hal ini dianggap penting agar Kabupaten Bekasi bisa terus berkembang secara ekonomi, tetap kondusif, dan menjadi wilayah yang menarik bagi investor, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
