BNPB Dorong Normalisasi dan Penguatan Tanggul untuk Atasi Banjir Kabupaten Bekasi
Diskusi Bekasi — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong langkah cepat dan strategis berupa normalisasi sungai serta penguatan tanggul di wilayah Kabupaten Bekasi guna mengatasi permasalahan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah kecamatan.
Upaya ini menjadi tindak lanjut dari rangkaian evaluasi dan koordinasi lintas instansi yang digelar setelah curah hujan ekstrem melanda kawasan Bekasi pada awal November 2025.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan, menyebutkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim teknis bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta BPBD Jawa Barat untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi tanggul dan sistem drainase utama.
“Kami melihat ada beberapa titik tanggul yang kritis, terutama di sepanjang Kali Cikarang dan Kali Bekasi. Kami dorong agar segera dilakukan perbaikan dan normalisasi agar air tidak meluap ke permukiman,” ujar Lilik Kurniawan, Kamis (6/11/2025).
Kawasan Rawan Banjir Dapat Perhatian Khusus
Wilayah yang menjadi prioritas utama antara lain Kecamatan Cikarang Utara, Tambun Selatan, Babelan, dan Tarumajaya, yang setiap musim hujan hampir selalu mengalami genangan. Menurut data dari BPBD Kabupaten Bekasi, setidaknya lebih dari 3.500 warga terdampak banjir sejak akhir Oktober, dengan 1.300 rumah terendam air setinggi 50–80 sentimeter.
Kondisi geografis Kabupaten Bekasi yang berada di dataran rendah dan banyak dialiri sungai menjadikan wilayah ini sangat bergantung pada efektivitas sistem drainase dan tanggul pengendali air. BNPB menilai bahwa penanganan tidak bisa dilakukan parsial, tetapi harus mencakup aspek infrastruktur, tata ruang, dan edukasi masyarakat.
“Selain normalisasi fisik, masyarakat juga perlu diajak berperan menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Sampah rumah tangga masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air di banyak titik,” tegas Lilik.
Langkah Konkret: Kolaborasi Pusat dan Daerah
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembersihan besar-besaran di beberapa titik sungai dan saluran irigasi, serta mengangkut lebih dari 20 ton sampah dari aliran Kali Cikarang hanya dalam dua hari operasi.
Langkah itu, kata dia, merupakan bagian dari strategi pra-bencana yang ditekankan BNPB agar penanganan tidak selalu reaktif setelah banjir terjadi.
“Kami bersinergi dengan DLH Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR, dan masyarakat untuk memperkuat tanggul sementara serta memperbaiki pintu air. Harapannya, saat puncak musim hujan Desember nanti, risiko banjir bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Muchlis.
Selain itu, BNPB juga tengah mengkaji kemungkinan pembangunan embung penampung air di kawasan timur Bekasi untuk mengurangi tekanan debit sungai saat hujan deras. Program ini dirancang sebagai bagian dari master plan pengendalian banjir terpadu Bekasi–Karawang–Cikarang.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Setiap musim penghujan, banjir di Kabupaten Bekasi menimbulkan kerugian signifikan, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga sektor ekonomi masyarakat.
Ratusan rumah, sekolah, hingga pabrik kecil di daerah industri Cikarang Utara dan Tambun Selatan kerap terhenti aktivitasnya. Pemerintah daerah memperkirakan kerugian ekonomi akibat banjir tahun lalu mencapai lebih dari Rp 25 miliar.
Kondisi ini mendorong BNPB menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang.
“Kita tidak bisa hanya menunggu air surut. Harus ada investasi berkelanjutan pada infrastruktur pengendali banjir dan mitigasi berbasis masyarakat,” ujar Lilik Kurniawan.
Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul sebesar Rp 48 miliar, yang akan dialokasikan bertahap pada 2026–2027 melalui Kementerian PUPR dengan dukungan BNPB.
